Silang Sengkarut Perbatasan RI – Singapura

Selat Singapura merupakan salah satu selat tersibuk di kawasan Asia Tenggara dan bahkan di Asia Timur. Selat ini menjadi jalur laut internasional bagi kapal-kapal dari arah Selat Malaka, yang menuju Cina atau wilayah-wilayah di Asia Tenggara lain seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam dan wilayah lain di Asia Timur. Selat Singapura secara langsung juga membatasi wilayah Indonesia sekarang (Kepulauan Riau) dengan wilayah Singapura. Karena itulah, selain ramai dilayari, Selat Singapura juga ramai dengan masalah. Turutama sekali oleh masalah terkait perbatasan.

Sir Thomas Stamford Bingley Raffles, pendiri Singapura.

Masalah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura di daerah yang sekarang dikenal dengan Kepulauan Riau baru muncul di awal abad XIX. Kala itu Pulau Singapura masih menyandang nama Tumasek. Inggris mulai hadir di Pulau Tumasek pada 1819, dibawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Raffles menyadari bahwa Pulau Tumasek merupakan wilayah yang strategis, oleh sebab itu ia kemudian mengadakan perjanjian dengan Sultan Hussein Shah pada 6 Februari 1819 untuk mengembangkan bagian selatan semenanjung Malaya sebagai pos dagang dan permukiman. Sejak itu Raffles merubah nama Pulau Tumasek menjadi Singapore atau Singapura.

Singapura kemudian dibangun menjadi pangkalan laut Kerajaan Inggris. William Farquhar kemudian diangkat menjadi gubernur yang pertama di Singapura. Hadirnya Singapura merupakan sebuah ancaman sendiri bagi Batavia yang sebelumnya telah menjadi pelabuhan penting dalam pelayaran dari India menuju Cina atau sebaliknya. Semenjak eksisnya Singapura sebagai pelabuhan, kapal-kapal lebih memilih membongkar muatan di Singapura. Kapal-kapal Inggris di Singapura juga sering mendatangi dan mengadakan kontak dengan wilayah kepulauan Karimun yang saat itu disebut dengan ‘Wilayah Raja-raja Melayu’. Residen Belanda di Tanjung Pinang kemudian melaporkan hal itu kepada pemerintah pusat di Batavia. Baron van der Capellen, gubernur jenderal Hindia Belanda saat itu. Persaingan itu semakin diperparah dengan tindakan-tindakan provokatif Raffles, seperti mengirim utusan untuk mengadakan hubungan dengan Aceh dan wilayah lain di Sumatera Timur. Van der Capellen kemudian melaporkan semua hal itu pada Raja Belanda Willem II, yang kemudian mengirim surat kepada Raja George untuk menyelesaikan semua masalah antar Inggris dan Belanda terkait masalah-masalah yang terjadi di daerah koloni mereka di Nusantara. Kesepakatan kemudian tercapai antara Inggris dan Belanda dengan adanya revisi Traktat London tahun 1814 pada Maret 1824.

William Farquhar, gubernur pertama Singapura.

Revisi dari Traktat London ini membuat adanya perbatasan baru antara Singapura yang saat itu masih tergabung dalam wilayah Malaysia dengan Indonesia. Tidak hanya memunculkan perbatasan baru bagi Singapura dengan Indonesia, namun juga merupakan awal terpisahnya Tanah Melayu dan Indonesia secara politik. Setelah adanya Traktat London atau Treaty of Commerce and Exchange Between Great Britain and Netherlands, membuat Singapura menjadi semakin maju, banyak kapal-kapal internasional dan domestik lebih memilih Singapura daripada Batavia karena banyak kebutuhan yang dapat ditemukan di Singapura, ketimbang Batavia. Semenjak itu Selat Singapura menjadi jalur lalu lintas perdagangan laut antara India dengan Cina atau Asia Barat dengan Asia Tenggara dan Timur.

Masalah perbatasan kemudian menjadi semakin runyam setelah Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia tahun 1965. Pangkal masalahnya adalah lebar Selat Singapura yang tidak mencapai 24 mil sebagai persyaratan dari Konvensi Hukum Laut PBB. Konvensi Hukum Laut PBB ini berisi batas wilayah teritorial laut suatu negara ditarik 12 mil laut yang ditarik dari pangkal pulau terdepan suatu negara. Hal ini merupakan gagasan yang dirancang Panitia Pringadi atas perintah Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamijoyo yang melahirkan Deklarasi Djuanda 1957. Beberapa masalah kemudian menjadi pengganjal untuk menetapkan daerah perbatasan Indonesia-Singapura. Salah satu masalah besar itu adalah reklamasi pantai yang dilakukan Singapura untuk memperluas wilayahnya.

Di masa-masa setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1950, pemerintah saat itu belum memprioritaskan untuk membenahi masalah perbatasan dengan Malaya. Ada tigal hal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Pertama, pemerintah lebih berkonsentrasi mengurus masalah dalam negeri daripada luar negeri. Kedua, masalah New Guinea (Irian Barat) yang masih masuk dalam cengkraman Belanda, dan dibahas setelah KMB. Ketiga, pemerintahan Malaya juga menghadapi masalah dalam negeri dalam hubungannya dengan Inggris yang menjajah mereka.

Masalah perbatasan Indonesia mulai mendapat perhatian di masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957). Batas wilayah laut di Indonesia pada saat itu masih diatur dengan undang-undang ‘warisan’ Belanda, Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939. Ordonantie yang dikeluarkan tahun 1939 ini mengatur bahwa jarak teritorial bagi tiap-tiap pulau di Indonesia adalah tiga mil dari garis pantai masing-masing pulau. Peraturan itu membuat banyak wilayah laut bebas di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Gagasan untuk mengubah Ordonantie 1939 muncul atas desakan dari beberapa departemen yang merasa hukum laut warisan Belanda itu tidak dapat melindungi keutuhan wilayah Negara Indonesia. Setelah itu Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo membentuk sebuah tim yang ditugaskan untuk membuat Rancangan Undang-Undang tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Tim yang berdiri berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI No. 400/P.M./1956 itu dipimpin oleh Kolonel Laut R. M. S. Pirngadi .

Panitia Pirngadi, setelah hampir satu tahun lebih, dapat menyelesaikan rencana RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Sebagian besar isi dari RUU itu hampir sama dengan Ordonantie 1939, namun memiliki perbedaan di garis territorial yang sebelumnya 3 mil menjadi 12 mil laut. RUU tersebut belum sempat disetujui, karena Kabinet Ali II kemudian bubar, dan digantikan oleh Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda masih melanjutkan RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim, dengan menugaskan Mr. Mochtar Kusumaatmaja untuk mencari dasar hukum untuk mempertahankan wilayah Republik Indonesia. Ir. Djuanda mempunyai pemikiran bahwa RUU tersebut harus segera diratifikasi, karena banyak kapal Belanda yang melakukan intervensi dari dan menuju New Guinea. Gagasan yang digunakan Mr. Mochtar Kusumaatmaja adalah menggunakan konsep asas negara kepulauan atau asas archipelago. Gagasan tersebut diterima pada saat sidang parlemen pada tanggal 13 Desember 1957. Kemudian pemerintah mengeluarkan pengumuman sebagai berikut:

“segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia ”. 

Pemisahan antara Singapura dan Malaysia, membuat Indonesia menghadapi masalah baru dalam hal perbatasan wilayah. Sebelumnya, masalah ini dapat diselesaikan secara bilateral, namun sekarang menjadi sulit karena Singapura dan Malaysia tidak ada di dalam satu kepemimpinan lagi. Selain itu, Singapura dan Malaysia juga mempunyai perbedaan dalam sikap politiknya terkait pengaturan batas wilayah dengan Indonesia. Usaha mengatasi permasalahan wilayah perbatasan dengan wilayah negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia, mulai dijalankan di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri saat itu ditugaskan untuk melakukan pembicaraan dan kesepakatan dengan Malaysia pada 1969. Masalah yang menjadi pembahasan saat itu adalah Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Penyelesaian batas laut itu ditetapkan dengan mencapai titik tengah antara garis batas terluar pada saat air laut surut di masing-masing pantai. Cara itu kemudian disetujui oleh kedua belah pihak, dengan menambahkan beberapa cara lain pada 1970, dan mengikutsertakan Thailand dalam persetujuan ini di tahun 1971.

Ir. Djuanda

Untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam masalah wilayah perbatasan, pemerintah mengeluarkan UU No. 1 tahun 1973 yang berisi tentang Landasan Kontinen Indonesia, semua kekayaan yang ada di dalam Landasan Kontinen Indonesia merupakan hak milik pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu, daerah perbatasan juga akan mulai diberdayakan, seperti Pulau Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura.

Selat Singapura yang lebarnya tidak terlalu luas, menjadi masalah tersendiri bagi UU nomor 1 tahun 1973. Singapura yang juga dikelilingi pulau-pulau kecil disekitarnya dalam menarik garis batas perlu ketelitian agar tidak mendapatkan protes dari pemerintah Singapura. Beberapa perundingan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, kesepakatan pun terjadi pada Mei 1973, dengan ditandatanganinya Garis Batas Laut Wilayah di Jakarta. Untuk menetapkan garis awal perbatasan dan karena jarak Selat Singapura yang sempit, maka akhirnya diambil keputusan untuk mengambil batas kedua negara dari wilayah atau pulau terdepan masing-masing negara. Dengan melihat dari Wawasan Nusantara yang sudah menjadi bagian dari ketetapan UNCLOS, maka beberapa langkah kemudian dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghadapi persoalan perbatasan dengan Singapura. Namun di sisi lain, ketetapan UNCLOS ini membuat beberapa pulau-pulau kecil yang ada di garis luar batas wilayah lautan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Masalah Reklamasi Pantai Singapura

Masalah lain yang timbul dalam penetapan batas wilayah antara Indonesia dengan Singapura adalah reklamasi pantai yang selalu dilakukan Singapura sejak melepaskan diri dari Federasi Malaysia untuk memperluas wilayahnya. Luas wilayah singapura pada awalnya adalah 580 km2, dan pada tahun 2005 jumlahnya bertambah menjadi 699 km2. Hal itu menandakan luas wilayah Singapura selama hampir 40 tahun bertambah 199 km2. Luas Selat Singapura juga makin berkurang, tidak mencapai 24 mil laut yang sudah menjadi ketetapan internasional. Sejumlah pihak mengkhawatirkan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura karena akan merubah wilayah batas kedua negara yang sudah disetujui pada tahun 1973. Daratan Singapura, menjadi maju 12 km dari original base line perjanjian perbatasan sebelumnya. Pihak Indonesia juga khawatir dengan majunya daratan Singapura, dikhawatirkan penetapan batas wilayah di Selat Singapura juga akan berubah. Sebenarnya, jika kita merujuk pada Pasal 6 ayat 8 UNCLOS 1982 pihak Indonesia tidak perlu khawatir.

Pasir yang diambil kebanyakan berasal dari pulau-pulau di Kepulauan Riau. Pelarangan ekspor pasir dari Riau ke Singapura sebenarnya telah keluarkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2002, setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2/2002. Pelarangan itu tidak bertahan lama, karena penambangan pasir di Riau kembali dibuka setelah DPR membentuk Tim Pengawasan Pasir Laut. Maret 2003, penambangan pasir ini kembali ditutup oleh pemerintah setelah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini Suwandi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 117/MPP/Kep/II/2003.

Disetujuinya Perjanjian Penetapan Perbatasan Indonesia – Singapura di Bagian Barat Selat Singapura

Sebagai bentuk kelanjutan dari diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura, pada Maret 2009, perjanjian batas laut antara kedua negara ditandatangani di Jakarta. Pembicaraan tentang perjanjian ini sudah dilakukan sejak tahun 2005, untuk menyelesaikan batas wilayah Indonesia-Singapura di bagian barat Selat Singapura, antara perairan Tuas dan Nipah. Sementara untuk wilayah tengah dan timur, masih dalam tahap penyelesaian, karena memerlukan kajian yang lebih mendalam. Disetujuinya perjanjian batas laut ini, diharapkan dapat mempertegas posisi Pulau Nipah sebagai  titik dasar yang digunakan dalam pengukuran batas maritim Republik Indonesia dengan Singapura.

Penetapan batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ini memiliki beberapa keuntungan. Selain adanya kejelasan batas wilayah kedua negara tersebut, keuntungan lain adalah, memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di wilayah tersebut, memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untukmenjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura, dan meningkatkan hubungan baik kedua negara. Dalam menetapkan perjanjian ini, pemerintah Indonesia menolak mengakui wilayah reklamasi Singapura, dan menggunakan perjanjian tahun 1973 sebagai sumber. Menurut Pasal 60 Ayat 8 UNCLOS disebutkan bahwa, “pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak mempunyai status pulau dan laut teritorialnya sendiri, maka kehadirannya tidak memengaruhi penetapan batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landasan kontinen.

Oleh Omar Mohtar

Daftar Pustaka :

Acharya, Amitav. 2001. The Quest for Indentity: International Relations of Southeast Asia. Singapore: Oxford University Press.

AR, Yudha, Wisnu. 2007. Reklamasi Singapura sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura. Global & Strategis, Th I, No 2, Juli – Desember 2007, 120-137.

Djamin, Awaloeddin. 2001. Ir H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Turnbull. C.M. 1985. A History of Singapore 1819-1975. Singapore : Oxford University Press.

Sunarti, Linda. 2009. Dinamika Hubungan Malaysia –Indonesia Menelusuri akar Permasalahan Ketidakharmonisan Hubungan Dua Negara Serumpun.

Wulandari, Triana, dkk. 2009. Sejarah Wilayah Perbatasan Batam – Singapura 1924 – 2009. Depok : Gramata Publishing.

 

3 responses

  1. Nanya donk, kenapa Singapura bisa lebih rapih, bersih, dan nyaman dariapada Jakarta yang katanya kota metropolitan?
    Kalo berminat bisa diteliti tuh
    Trima kasih
    Sukses slalu ^_^

  2. wah kalo masalah itu belum pernah cari jawabannya bang, mungkin nanti kapan-kapan bisa nulis tg masalah itu. terima kasih dan sukses juga bang.

    1. klo gitu ikutan nunggu tulisannya he3😀. diliat dari sejarahnya ternyata masalah hukum juga berperan penting untuk bisa menjadi “pemenang” di perbatasan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: