DEMOKRASI ASLI INDONESIA DAN KEDAULATAN RAKYAT (Mohammad Hatta)

(Indonesia adalah negara demokrasi, itu jelas. Tapi yang jadi pertanyaan saat ini adalah demokrasi yang seperti apa? itulah yang tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia saat ini. Generasi yang oleh Soe Hok Gie disebut sebagai “generasi pasca kemerdekaan”, generasi yang hanya mengetahui pembentukan negara ini dari buku-buku sejarah dan cerita orang tua. Dalam proses pemaknaan demokrasi ini kita seringkali terjebak dalam pemaknaan yang asal dan kurang ilmiah. Dan ternyata hal ini telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Adalah seorang Bung Hatta, sesepuh bangsa yang terkemuka, menjawab polemik ini dalam Daulat Ra’jat edisi 10 Januari 1932. Lewat karangannya ini Bung Hatta menjawab sebuah karangan karya Si Rakyat yang di muat dalam Persatoean Indonesia nomor 109. Menurut Bung Hatta, Si Rakyat dalam karangannya itu terlalu mentah dalam memahami demokrasi. Si Rakyat dianggap hanya menelan mentah-mentah demokrasi ala Barat tanpa melibatkan realitas ke-Indonesiaan kala itu. Agaknya, isi karangan Bung Hatta ini masih relevan untuk sama-sama kita jadikan bahan renungan dalam pemaknaan “demokrasi yang Indonesia”. Dalam tulisan ini saya hanya mengubah ejaan dan memberikan beberapa keterangan yang sekiranya perlu agar menghindari kerancuan. Selamat membaca!)

 ***

Dalam majalah Persatuan Indonesia No. 109 Si Rakyat menulis perkara demokrasi. Ia mencela demokrasi impor yang “tentu tinggal demokrasi impor, atinya tidak (bercirikan, red.) kebudayaan kita”. Dan juga ia menolak cita-cita Volkssouvereiniteit. Itu sama sekali barang impor saja dan “boleh kita buang”. Di sini ia menyindir asas pergerakan kita, karena kita memakai dasar Kedaulatan Rakyat, yaitu Volkssouvereiniteit dengan kata Belanda. Akhirnya ia menulis, “Kedemokrasian ada keyakinan keadilansegenap bangsa Indonesia, bukan keyakinan impor cap Volkssouvereiniteit atau lain, melainkan keyakinan Indonesia sejati. Keyakinan ini mesti menjadi semboyan segala partai-partai Indonesia, dan mesti menjadi dasar susunan Indonesia Merdeka yang akan datang”.

Demokrasi Asli Sampai Kepada Kedaulatan Rakyat

Kita senantiasa suka membaca kritik-kritik, karena berkat kritik itu kita dapat memperdalam pemahaman kita, memperkuat sendi asas kita dan memperbaiki pendirian kita. Persoalan tentang Demokrasi Asli Indonesia tentu akan kita hargai benar, karena kita juga mau menyusun Perumahan Indonesia Merdeka di atas dasar demokrasi yang terdapat dalam pergaulan hidup yang asli di Indonesia. Sebelumnya Si Rakyat tahu membuka mulut dalam hal politik, kita sudah menyatakan keyakinan kita itu dalam kitab perlawanan kita, yang bernama Indonesia Vrij, terbit di tahun 1928. Di dalamnya kita sebut tiga pasal yang akan kita pakai sebagai sendi Perumahan Indonesia Merdeka. Pertama, cita-cita Rapat (musyawarah, red) yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tak luput (hilang atau luntur, red.) karena tindasan yang pelbagai rupa. Kedua, cita-cita massa-protest, yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Inilah yang menjadi dasar tuntutan kita, supaya mendapat kemerdekaan bergerak dan berkumpul bagi rakyat! Ketiga, cita-cita tolong-menolong. Sebab itulah, maka semenjak tahun 1925 kita tidak puas membuat propaganda untuk koperasi, sebagai dasar perekonomian Indonesia.

Dasar-dasar demokrasi yang terdapat dalam pergaulan hidup asli di Indonesia kita pakai sebagai sendi politik kita. akan tetapi kita insyaf akan pertukaran zaman, insyaf bahwa dasar-dasar yang ada dahulu itu tidak mencukupi sekarang untuk menyusun Indonesia Merdeka yang berdasar demokrasi. Sebab itu asas-asas asli itu harus dicocokkan dengan kehendak pergaulan hidup sekarang, harus dibawa ke  atas tingkat yang lebih tinggi. Pendeknya, diluaskan lingkarannya dan dilanjutkan tujuannya!

Dalam memperluas itu kita sampai kepada teori Kedaulatan Rakyat! Ini bukan suatu barang impor, satu tiruan dari teori Volkssouvereiniteit, yang kembang di Eropa Barat, yang berdasar individualisme (bersifat perseorangan). Dalam Daulat Rakyat No. 1 saya kira sudah cukup diterangkan, bahwa dasar Kedaulatan Rakyat yang kita junjung tidak sama dengan Volkssouvereiniteit cap Eropa. Betul tampak persamaan nama, akan tetapi tidak persamaan rupa! Kita sudah pernah mengatakan dalam suatu interview, bahwa Timur boleh mengambil mana yang baik dari Barat; tetapi jangan ditiru, melainkan disesuaikan, jangan di-adopteeren, melainkan di adapteeren!

Memang nama dan pengertian itu datang dari Barat. Tidak didapat dalam bahasa kita dahulu, sebab belum ada juru politik atau juru filsafat dalam pergaulan kita yang yang menguraikan teori Hukum Kerajaan (Staatsrecht). Juga perkataan “demokrasi” yang dipakai oleh Si Rakyat tidak asli. Perkataan itu juga impor! Akan tetapi Si Pemabuk “asli” ini memakai saja perkataan itu. Kenapa tidak dicari pula “aslinya”, supaya jangan ragu?

Kata-kata Kosong, Tidak Berisi

Sebab kita tahu menghargai kritik, istimewa kritik yang wujudnya hendak memperbaiki (opbouwend), dan sebab kita pandang perlu hal “demokrasi asli Indonesia” dipersoalkan, maka kita mula-mula girang melihat kepala karangan si Rakyat. Akan tetapi setelah kita membaca isinya, datang perasaan pada kita : “words, only words!”, “kata-kata saja, kosong tidak berisi!”.

Partai-partai Indonesia disuruh memakai semboyan “Demokrasi Indonesia”. Tetapi bagaimana rupa demokrasi Indonesia itu, hal ini tidak diuraikan. Sebagai contoh disebutnya pengertian demokrasi di Minangkabau : sepakat*. Selanjutnya kita disuruh membaca kitabnya Dr. Haga, Indonesische en Indische Democratie. Kita khawatir, kalau-kalau rakyat yang membaca karangannya itu, tidak sanggup membaca kitab Haga. Dan pembaca yang bersikap kritis nanti bertanya : bagaimana menyesuaikan dasar mufakat di kampung atau di nagari kepada pemerintah Indonesia yang begitu luas daerahnya dan begitu besar urusannya?

Dan kita bertanya lagi : bagaimana Si Rakyat akan mendirikan Indonesia Merdeka menurut demokrasi asli? Ini semua tidak diuraikannya, dan kita tahu, tidak dapat diuraikannya, kalau ia tinggal pada “keasliannya” dan tidak menerima susunan baru-baru dan pengertian baru-baru. Karena, rupa pergaulan hidup itu tidak tetap seperti dahulu, melainkan senantiasa berganti dan berubah. Demikian juga rupa Indonesia di waktu “asli” jauh berlain dari sekarang. Sebab itu, seperti kita uraikan di atas, demokrasi asli itu saja tidak mencukupi sekarang untuk menyusun Indonesia Merdeka yang berdasarkan demokrasi. Perlu diluaskan pengertiannya dan dilanjutkan tujuannya.

Ke mana diluaskan dan ke mana dilanjutkan, tiap-tiap partai akan mempunyai pendapatan dan constructie sendiri. Kita melanjutkannya menjadi Kedaulatan Rakyat. Akan tetapi di atas dasar “demokrasi asli” itu kaum ningrat yang kolot nanti dapat mempertahankan peraturan feodalisme (sifat perbudakan) bagi Indonesia, dengan mengambil contoh kepada Indonesia lama.

Jadinya “demokrasi asli” sebagai semboyan tidak terpakai, karena kosong tidak berisi. Semboyan ini hanya boleh membesarkan hati kanak-kanak atau orang yang baru berpolitik. Akan tetapi ia tiada memberi keterangan kepada mereka, yang sudah biasa memikirkan hal ini dalam-dalam. Semboyan yang demikian sama dengan semboyan “demokrasi” bagi politik orang barat. “Demokrasi” saja tidak berarti lagi, sungguh pun di barat perkataan itu juga mempunyai pengertian yang asli. Karena sekarang ada Liberale Democratie, ada Vrijzinnige democratie, ada Conservatieve democratie dan ada pula Sociale democratie. Semuanya ini memakai “demokrasi asli barat” sebagai dasar!

Desa-Demokrasi Cuma yang Asli  

Di sini akan kita selidiki sedikit kedudukan demokrasi asli Indonesia, supaya tampak dengan jelas akan kosongnya semboyan “demokrasi Indonesia” untuk menjadi dasar susunan Indonesia Medeka.

Di waktu dahulu, sebelum tanah-tanah Indonesia jatuh ke bawah perintah bangsa asing, terdapat demokrasi hanya dalam pemerintahan desa, yang bersendi kepada rapat. Jadinya ada Desa-demokrasi! Akan tetapi tidak ada Indonesia-demokrasi.

Indonesia seumumnya diperintah oleh raja-raja dengan peraturan aoutokrasi dan feodalisme, seperti juga di tanah barat pada waktu itu. Rakyat Cuma dipakai sebagai perkakas untuk menyempurnakan kesenangan dan keperluan mereka. Cerita –cerita wayang dan hikayat-hikayat Melayu cukup membuktikan hal ini. Raja ini misalnya mau mengambil putri raja lain untuk menjadi permaisurinya. Kalau tidak dapat dengan mufakat, direbut dengan kekerasan. Dan rakyat disuruh berperang untuk keperluan raja tadi, yang menyangka dirinya sebagai wakil Tuhan Allah di atas dunia ini.

Keadaan feodalisme inilah yang mencelakakan rakyat Indonesia sampai diperintah oleh bangsa asing. Demokrasi desa, yang mempunyai dasar yang baik, tidak dapat maju dan tinggal pincang rupanya, karena di pundaknya terdapat autokrasi semata-mata.

Jadinya, dalam pergaulan Indonesia yang asli, demokrasi itu hanya terdapat di bawah. Pemerintahan di atas semata-mata berdasar autokrasi. Di atas kepala otonomi desa berdiri Daulat Tuanku, yang melakukan (tindakan, red) sewenang-wenang, yang tiada dikontrol oleh rakyat.

Sebab itu, kalau Indonesia mau mendapat pemerintahan yang berdasar demokrasi, tidak boleh kita menoleh ke belakang. Kita harus melanjutkan “demokrasi asli” menjadi Kedaulatan Rakyat, supaya terdapat peraturan pemerintahan rakyat untuk Indonesia seumumnya. Pendek kata : Daulat Tuanku mesti diganti dengan Daulat Rakyat! Tidak lagi seorang bangsawan, bukan pula seorang tuanku, melainkan rakyat sendiri yang (menjadi, red) raja atas dirinya.

Inilah dasar pemerintahan rakyat, dasar demokrasi tulen, yang dimaksud oleh segala demokrasi yang asli, maupun di Athena, maupun di Roma, maupun di Indonesia lama di dalam desa, marga, dan lain-lain.

Sebab rakyat semuanya terlalu banyak dan tidak dapat menjalankan pemerintahan, maka pemerintahan negeri diatur cara perwakilan dengan perantaraan rapat-rapat dan dewan-dewan, berjonjong-jonjong (bersusun-susun) dari bawah ke atas, dari yang sekecil-kecilnya di desa sampai kepada yang sebesar-besarnya yaitu Dewan Rakyat Indonesia, badan perwakilan rakyat Indonesia seumumnya. Demikianlah susun Demokrasi Indonesia menurut dasar “Kedaulatan Rakyat”.

Sekarang nyatalah, bahwa teori Kedaulatan Rakyat yang menjadi dasar politik kaum kita, yang disindir oleh Si Rakyat, tidak bertentangan dengan “demokrasi asli di Indonesia”, melainkan adalah kelanjutannya!

Kapitalisme Ditentang oleh Kedaulatan Rakyat

Jadinya, kita tiada membuang apa yang baik pada asas-asas lama, tidak mengganti demokrasi asli Indonesia dengan barang impor. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang.

Demikian juga dalam keadaan perekonomian! Juga di sini harus diadakan peraturan baru dan susunan baru yang tiada di dapat dalam pergaulan hidup Indonesia yang asli. Dahulu bangsa kita hidup dalam Naturalwirtschaft (,red), mempunyai productietechniek yang paling primitif. Sekarang perekonomian rakyat kita sudah bersangkut-paut dengan ekonomi dunia. Di kemudian hari tentu ia juga akan mendapat rupa modern dan berkehendak pada peraturan baru dan susunan baru. perusahaan yang berdasar tolong-menolong akan kita lanjutkan menjadi perusahaan koperasi, dengan mempergunakan teknik baru.

Dahulu soal perekonomian demokrasi tidak ada. Sekarang soal itu penting sekali. Dasar Kedaulatan Rakyat  harus dipasangkan kepada pergaulan ekonomi. Dahulu tidak ada kaum kapitalis yang menindas, tidak ada pula kaum pekerja yang tertindas. Dahulu si pekerja mengerjakan sawah sendiri dan ladang sendiri serta mempunyai perkakas sendiri. Sekarang sudah timbul pertentangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh. Kaum buruh sekarang pada sebagian besar tiada lagi mempunyai milik, melainkan sebagai Nur-Arbeiter – si pekerja saja – menjual tenaganya kepada kaum majikan, yang mempunyai perkakas penghasilan, jadinya menguasai penghidupan orang banyak. Peraturan kapitalisme inilah yang ditentang oleh dasar Kedaulatan Rakyat, yang dipakai oleh golongan kita. tidak lagi orang seorang atau golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, malainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedomen perusahaan dan penghasilan. Sebab itu segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya. Sebab itu pula, tidak lagi nafsu kepada untung yang harus menjadi pedoman penghasilan, malainkan kemakmuran rakyat! Untuk menyelamatkan cita-cita ini golongan kita mengemukakan dasar demokrasi ekonomi, teratur menurut (dibentuk berdasarkan, red) cita-cita Kedaulatan Rakyat. Dengan semboyan “demokrasi Indonesia” soal ini tidak dapat diselesaikan!

MOHAMMAD HATTA. R’dam. 15-12-31

*) Untuk menyatakan adanya demokrasi di Minangkabau ia mengutip satu pepatah Minangkabau, yaitu : “Kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat”.

Mufakat siapa? Bukan mufakat rakyat, melainkan mufakat penghulu saja. Kalau tidak salah sudah banyak benar sekarang jumlahnya kemenakan yang tidak mau “beraja” ke mamak dan penghulu, melainkan berkehendak supaya terhitung masuk orang yang baligh dan turut hadir dalam rapat supaya turut mengatur kehidupan rakyat. Jadinya apa yang berlaku pada waktu dahulu, sekarang tidak disukai lagi.

Betul orang Minangkabau biasanya konservatif, karena adatnya. Akan tetapi ia tidak selamanya buta memandang dogma. Juga di dalam kitab lama-lama sudah tampak sedikit bukti, bahwa derajat penghulu itu tidak selama-lamanya tinggal tinggi. Dalam hikayat Malin Deman, jilid ke IV, kaca (halaman, red) 16, kita dapat membaca suatu pantun yang dalam artinya, kalau diperhubungkan dengan peredaran zaman. Dengarlah bunyinya : “Dahulu sarung gadubang, kini menjadi sarung golok, dahulu tuanku nan tabilang, kini menjadi olok-olok”.

Sumber Karangan : Daulat Ra’jat; Buku 1 Tahun 1931-1932 (terbitan khusus Satu Abad Bung Hatta), reprint oleh Yayasan Hatta

About these ads

3 responses

  1. sesungguhnya biang demokrasi dunia adalah minang kabau, keputusan-keputasan selalu beranjak “maninbang samo barek, maukua sama panjang”, bukan bearti berat atau panjang yang sama tapi beranjak dari nilai objektif dalam tatanan sosial. bukan dari tirani mayoritas atau minotitas.

  2. setuju banget lanjutkan hidup rakyat

  3. Sallam dalam kemerdekaan, benart yang dikatakan; manimang samo barek, maukua sama panjang, bukan berarti berat atau panjang yang sama tapi beranjak dari nilai objektif dalam tatanan sosial, bukan tirani mayoritas atau minoritas. Makanya wajib kita kembalikan bentuk Demokrasi dalam musyawarat mufakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, laksanakan amanat para pejuang leluhur maka kita berjalan diatas rel menuju bentuk kesejahteraan Rakyat yang cerdas deperti yang dicitakan Proklamasi Kemerdekaan 1945. oleh Kusuma, Jakarta 7Oktober 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 254 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: